Ekonomi Indonesia
Saat ini Ekonomi Indonesia
bersikap penuh optimis bagi pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan
pertumbuhan dan pendapatan nasional semakin mengalami peningkatan maka kita
dapat melihat perkembangan dan kemajuan terhadap negara lain. Pendapatan
nasional per tahun di Indonesia akan mampu memberikan kemajuan.
Untuk tingkat ekonomi
makro akan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dan ditunjukkan dengan permintaan
domestik yang masih menjadi penopang utama untuk kinerja perekonomian. Tak
ketinggalan juga bagi dunia ekspor dan impor, serta investasi (sumber: google)
Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang
berkembang terletak pada hasil pembangunan masa lampau, dimana strategi
pembangunan ekonomi yang menitikberatkan secara pembangunan dalam arti
pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara
dunia ketiga yang sudah mengalami petumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya
terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam
distribusi pendapatannya. Jurang si kaya dan si miskin semakin melebar.
Penganggur dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat.
Problem dari masalah kemiskinan, serta keadaan perumahan yang tidak memadai.
Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak
hanya dalam kontek nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang
negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagian peningkatan interdependensi
(saling ketergantungan) yang sangat timpang dalam sistem ekonomi dunia. Di
negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekan untuk
mengalihkan pertumbuhan menuju usaha-usaha yang menyangkut kualitas hidup.
Usaha-usaha tersebut dimanifestasikan secara prinsip dalam perubahan keadaan
lingkungan hidup.
Pada prinsipnya problem-problem kemiskinan dan distribusi
pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan negara tersebut.
Penghapusan kemiskinan yang meluas dan pertumbuhan ketimpangan pendapatan
merupakan pusat dari semua problem pembangunan yang banyak mempengaruhi
strategi dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu ahli ekonomi mengemukakan
bahwa untuk perbaikan jurang pendapatan nasional hanya mungkin bila strategi
pembangunan mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum
untuk memenuhi kebutuhan pokok, serta yang dinamakan kebutuhan dasar.
Pengalaman pembangunan di banyak negara dewasa ini
menunjukkan, bahwa terdapat pertentangan antara gagasan dan praktek pembangunan
ekonomi. Gagasan pembangunan kontemporer berpendirian, bahwa globalisasi akan
selalu memberikan efek positif yang menguntungkan. Pada prakteknya itu tidak
selalu terjadi. Krisis finansial yang melanda Asia Timur dan Asia Tenggara
merupakan contoh ekses negatif globalisasi. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi
yang telah dicapai tidak selalu diikuti pemerataan dan keadilan sosial.
Hal ini selanjutnya membawa kita pada dilema pokok dalam
gagasan pembangunan, yaitu adanya perdebatan di antara para pakar tentang
strategi yang seharusnya didahulukan, antara pertumbuhan dan pembangunan.
Kelompok pertama menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi harus didahulukan untuk
mencapai tujuan-tujuan lain dalam pembangunan. Kelompok lainnya berpendapat,
bahwa bertolak dari tujuan yang sebenarnya ingin dicapai, maka aktivitas yang
berkaitan langsung dengan masalah pembangunan itulah yang seharusnya
didahulukan, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Perdebatan ini menarik untuk diikuti karena masing-masing kelompok berpendapat
dengan argumen yang kuat.
Profesor Mubyarto dan Profesor Bromley mempunyai gagasan
baru dalam pembangunan, yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan dalam
pembangunan. Selama aspek kelembagaan belum diperhatikan dengan baik, maka akan
sulit untuk merumuskan dan melaksanakan aktivitas pembangunan yang mendukung
terwujudnya pemerataan sosial, pengurangan kemiskinan, dan usaha-usaha
peningkatan kualitas hidup lainnya. Aspek kelembagaan ini berperan penting
dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin,
dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Inovasi dalam kebijakan publik
semacam ini akan senantiasa memberikan perhatian terhadap tiga hal penting,
yaitu etika, hukum, dan ilmu ekonomi.
Etika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu
yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini maupun mendatang. Hukum menekankan
pada penerapan kekuatan kolektif untuk melaksanakan ethical consensus yang telah
disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi menekankan pada perhitungan untung rugi
yang didasarkan pada etika dan landasan hukum suatu negara.
CARA PEMERINTAH MENGATASI MASALAH EKONOMI
Cara Pemerintah Mengatasi Masalah ekonomi di Indonesia saat ini yaitu
dengan cara menggunakan kebijakan dalam ekonomi makro dan mikro yang
sering dilakukan pemerintah seperti kebijakan moneter dan fiskal kalau
kebijakan moneter biasanya kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari
seperti pengendalian jumlah uang yang beredar dan pengaturan tingkat
suku bunga dan kredit sedangkan untuk kebijakan fiskal biasanya
dilakukan apabila suatu negara sedang menghadapi masalah pengangguran
yang tinggi dan apabila perekonomian suatu negara sedang menghadapi
inflansi.
seperti kita lihat saai ini indonesia sedang diberitakan tentang masalah kenaikan harga BBM itu dilakukan pemeritah untuk menaikkan pendapatan negara tapi kita lihat apabila harga BBM dinaikkan akan mengakibatkan masyarakat yang berpendapatan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan biarpun hal tersebut tidak efisien tapi tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah menipisnya pendapatan negara dan karena hal itu dapat menyebabkan negara indonesia akan menalami inflasi yang rendah.
seperti kita lihat saai ini indonesia sedang diberitakan tentang masalah kenaikan harga BBM itu dilakukan pemeritah untuk menaikkan pendapatan negara tapi kita lihat apabila harga BBM dinaikkan akan mengakibatkan masyarakat yang berpendapatan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan biarpun hal tersebut tidak efisien tapi tidak ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah menipisnya pendapatan negara dan karena hal itu dapat menyebabkan negara indonesia akan menalami inflasi yang rendah.
Kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
Pemerintah dalam hal ini adalah aparatur pemerintah di Desa
sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan
mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini
pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang
dilaksanakan dalam tingkat desa. Dapat dikatakan demikian karena
Kepala Desa bersama dengan pemerintah desa lainnya diharapkan
mampu menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam
menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat
kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan.
Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari
pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan
pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga,
sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan
pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan atau
pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan
masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan.
Keaadan ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :
1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan
bukan menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim
dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat
banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan
rakyat memahaminya, tetapi cam pelaksanaannya tidak sesuai
dengan pemahaman tersebut.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat
tidak di ikutsertakan.
Bogor
Posting Komentar